Lanjut ke konten

KEPMENKES 1076 THN 2003

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1076/MENKES/SK/VII/2003
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGOBATAN TRADISIONAL
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG:

a. bahwa pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya
pengobatan dan/atau perawatan cara lain di luar ilmu
kedokteran dan/atau ilmu keperawatan, yang banyak
dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengatasi masalah
kesehatan;
b. bahwa pengobatan tradisional yang dapat
dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya perlu
terus dibina, ditingkatkan, dikembangkan dan diawasi untuk
digunakan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang
optimal;
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas
perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang
Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional ;

MENGINGAT:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun
2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4095);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang
Penyelengaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4106);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4124);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4262);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1186/Menkes/Per/XI/
1986 tentang Pemanfaatan Akupunktur Di Sarana
Pelayanan Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 0584/Menkes/SK/VI/
1995 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan
Pengobatan Tradisional;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/
XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENGOBATAN TRADISIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan
cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman,
ketrampilan turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan
sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
2. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan
tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau
campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk
pengobatan berdasarkan pengalaman.
3. Pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional
(alternatif).
4. Pengobat tradisional asing adalah pengobat tradisional Warga Negara Asing
yang memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tinggal
tetap untuk maksud bekerja di Wilayah Republik Indonesia.
5. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut STPT adalah
bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah
melaksanakan pendaftaran.
6. Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) adalah bukti tertulis yang diberikan
kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji
terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
7. Toko Obat Tradisional adalah tempat menyimpan, melayani dan menjual
obat tradisional.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2
Pengaturan penyelenggaraan pengobatan tradisional bertujuan untuk :
1. membina upaya pengobatan tradisional;
2. memberikan perlindungan kepada masyarakat;
3. menginventarisasi jumlah pengobat tradisional, jenis dan cara
pengobatannya.

BAB III
PENDAFTARAN

Pasal 3

(1) Pengobat tradisional diklasifikasikan dalam jenis ketrampilan, ramuan,
pendekatan agama dan supranatural.

(2) Klasifikasi dan jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Pengobat tradisional ketrampilan terdiri dari pengobat tradisional pijat
urut, patah tulang, sunat, dukun bayi, refleksi, akupresuris,
akupunkturis, chiropractor dan pengobat tradisional lainnya yang
metodenya sejenis.
b. Pengobat tradisional ramuan terdiri dari pengobat tradisional ramuan
Indonesia (Jamu), gurah, tabib, shinshe, homoeopathy, aromatherapist
dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
c. Pengobat tradisional pendekatan agama terdiri dari pengobat tradisional
dengan pendekatan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, atau Budha.
d. Pengobat tradisional supranatural terdiri dari pengobat tradisional
tenaga dalam (prana), paranormal, reiky master, qigong, dukun
kebatinan dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.

(3) Definisi operasional klasifikasi pengobat tradisional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sebagaimana terlampir pada Lampiran.

Pasal 4

(1) Semua pengobat tradisional yang menjalankan pekerjaan pengobatan
tradisional wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota setempat untuk memperoleh Surat Terdaftar Pengobat
Tradisional (STPT).
(2) Pengobat tradisional dengan cara supranatural harus mendapat
rekomendasi terlebih dahulu dari Kejaksaan Kabupaten/Kota setempat.
(3) Pengobat tradisional dengan cara pendekatan agama harus mendapat
rekomendasi terlebih dahulu dari Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 5

Tata cara memperoleh STPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut :
a. Pengobat tradisional mengajukan permohonan dengan disertai
kelengkapan pendaftaran kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/
Kota dimana pengobat tradisional berada sebagaimana contoh Formulir A.
b. Kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud huruf a meliputi :
1) Biodata pengobat tradisional sebagaimana contoh Formulir B.
2) Fotokopi KTP.
3) Surat keterangan Kepala Desa / Lurah tempat melakukan pekerjaan
sebagai pengobat tradisional.
4) Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan
tradisional yang bersangkutan.
5) Fotokopi sertifikat / ijazah pengobatan tradisional yang dimiliki.
6) Surat pengantar Puskesmas setempat.
7) Pas foto ukuran 4×6 cm sebanyak 2( dua ) lembar.
8) Rekomendasi Kejaksaan Kabupaten/Kota bagi pengobat tradisional
klasifikasi supranatural dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/
Kota bagi pengobat tradisional klasifikasi pendekatan agama.

Pasal 6

(1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pendaftaran
berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 untuk
menerbitkan Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT).
(2) Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) diterbitkan oleh Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota, dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan sejak permohonan dan kelengkapannya diterima.
(3) Bentuk STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
Formulir C.

Pasal 7

(1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus membuat pembukuan
pendaftaran mengenai STPT yang telah diterbitkan.
(2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan secara
berkala kepada Bupati/Walikota setempat dengan tembusan kepada
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

Pasal 8

(1) STPT berlaku selama pengobat tradisional melakukan pekerjaan di
Kabupaten/Kota tempat pendaftaran.
(2) STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 ( satu )
Kabupaten/Kota.
(3) Pembaharuan STPT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagamana
dimaksud pada pasal 5.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 9

(1) Pengobat tradisional yang metodenya telah memenuhi persyaratan
penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan
bermanfaat bagi kesehatan dapat diberikan Surat Izin Pengobat
Tradisional (SIPT) oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
setempat.
(2) Akupunkturis yang telah lulus uji kompetensi dari asosiasi/organisasi
profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan dapat
diberikan Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) berdasarkan Keputusan
ini.
(3) Akupunkturis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan
praktik perorangan dan/atau berkelompok.
(4) Akupunkturis yang telah memiliki SIPT dapat diikutsertakan di sarana
pelayanan kesehatan.

(5) Penetapan pengobat tradisional lainnya yang akan diberi izin selain dari
pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan
tersendiri dengan Keputusan Menteri.

Pasal 10

Dalam rangka penapisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dapat
dibuat skoring penapisan yang meliputi indikator :
a. Faktor pemanfaatan pengobatan tradisional;
b. Faktor sistim/cara/ilmu pengobatan tradisional.
c. Faktor pengembangan.

Pasal 11

(1) Tata cara memperoleh SIPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
ditetapkan sebagai berikut :
a. Pengobat tradisional mengajukan permohonan SIPT kepada Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dimana pengobat tradisional
melakukan pekerjaannya sebagaimana contoh Formulir D.
b. Kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a meliputi :
1) Biodata pengobat tradisional sebagaimana contoh Formulir B.
2) Fotokopi KTP.
3) Surat keterangan Kepala Desa / Lurah tempat melakukan pekerjaan
sebagai pengobat tradisional.
4) Peta lokasi usaha dan denah ruangan.
5) Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan
tradisional yang bersangkutan.
6) Fotokopi sertifikat / ijazah pengobatan tradisional.
7) Surat pengantar Puskesmas setempat
8) Pas foto ukuran 4×6 cm sebanyak 2( dua ) lembar.
(2) Bentuk SIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir
pada Formulir E.

BAB V
PENYELENGGARAAN

Pasal 12

(1) Pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan/atau
perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran dan/atau ilmu keperawatan.
(2) Pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sebagai upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit,
penyembuhan penyakit, dan/atau pemulihan kesehatan.

Pasal 13

Pengobatan tradisional hanya dapat dilakukan apabila :
a. tidak membahayakan jiwa atau melanggar susila dan kaidah agama serta
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diakui di Indonesia.
b. aman dan bermanfaat bagi kesehatan;
c. tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan
masyarakat;
d. tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat;

Pasal 14

(1) Pengobat tradisional yang melakukan pekerjaan/praktik sebagai pengobat
tradisional harus memiliki STPT atau SIPT.
(2) Pengobat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban
menyediakan :
a. Ruang kerja dengan ukuran minimal 2 x 2,50 m2.
b. Ruang tunggu.
c. Papan nama pengobat tradisional dengan mencantumkan surat
terdaftar/ surat ijin pengobat tradisional, serta luas maksimal papan
1 x 1,5 m2.
d. Kamar kecil yang terpisah dari ruang pengobatan.
e. Penerangan yang baik sehingga dapat membedakan warna dengan
jelas.
f. Sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan hygiene dan
sanitasi.
g. Ramuan/obat tradisional yang memenuhi persyaratan.
h. Pencatatan sesuai kebutuhan.

Pasal 15

(1) Pengobat tradisional harus memberikan informasi yang jelas dan tepat
kepada pasien tentang tindakan pengobatan yang dilakukannya.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan
yang mencakup keuntungan dan kerugian dari tindakan pengobatan yang
dilakukan.
(3) Semua tindakan pengobatan tradisional yang akan dilakukan terhadap
pasien harus mendapat persetujuan pasien dan/atau keluarganya.
(4) Persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisan.
(5) Setiap tindakan pengobatan tradisional yang mengandung risiko tinggi
bagai pasien harus dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh
yang berhak memberikan persetujuan.

Pasal 16

(1) Pengobat tradisional hanya dapat menggunakan peralatan yang aman bagi
kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya.
(2) Pengobat tradisional dilarang menggunakan peralatan kedokteran dan
penunjang diagnostik kedokteran.

Pasal 17

Penggunaan obat tradisional harus memenuhi standar dan/atau persyaratan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Pengobat tradisional dapat memberikan :
a. obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisional (pabrikan)
yang sudah terdaftar serta memiliki nomor pendaftaran.
b. obat tradisional racikan.
(2) Pengobat tradisional dapat memberi surat permintaan tertulis obat
tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasien.

Pasal 19

Pengobat tradisional dalam memberikan pelayanan wajib membuat catatan
status pasien.

Pasal 20

(1) Pengobat tradisional dilarang memberikan dan/atau menggunakan obat
modern, obat keras, narkotika dan psikotropika serta bahan berbahaya.
(2) Pengobat tradisional dilarang menggunakan obat tradisional yang
diproduksi oleh industri obat tradisional (pabrikan) yang tidak terdaftar dan
obat tradisional racikan yang bahan bakunya tidak memenuhi persyaratan
kesehatan.

Pasal 21

(1) Pengobat tradisional wajib melaporkan kegiatannya tiap 4 (empat) bulan
sekali kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah dan jenis
kelamin pasien, jenis penyakit, metode dan cara pengobatannya.

Pasal 22

Pengobat tradisional yang tidak mampu mengobati pasiennya atau pasien
dalam keadaan gawat darurat, harus merujuk pasiennya ke sarana pelayanan
kesehatan terdekat.

Pasal 23

(1) Pengobat tradisional dilarang mempromosikan diri secara berlebihan dan
memberikan informasi yang menyesatkan.
(2) Informasi menyesatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
meliputi :
a. penggunaan gelar–gelar tanpa melalui jenjang pendidikan dari sarana
pendidikan yang terakreditasi;
b. menginformasikan bahwa pengobatan tersebut dapat menyembuhkan
semua penyakit;
c. menginformasikan telah memiliki surat terdaftar/surat izin sebagai
pengobat tradisional yang pada kenyataannya tidak dimilikinya.
(3) Pengobat tradisional hanya dapat menginformasikan kepada masyarakat
berkaitan dengan tempat usaha, jam praktik, keahlian dan gelar yang
sesuai dengan STPT atau SIPT yang dimilikinya.

Pasal 24

(1) Untuk mendukung penyelenggaraan pengobatan tradisional yang dapat
dipertanggungjawabkan, Pemerintah dan/atau masyarakat melakukan
pengkajian, penelitian dan pengembangan serta pengujian pengobatan
tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Menteri dapat membentuk Sentra Pengembangan dan Penerapan
Pengobatan Tradisional (Sentra P3T).
(3) Tugas dan tata kerja Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan
Tradisional (Sentra P3T) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

(1) Toko Obat Tradisional dilarang menyimpan, melayani, dan menjual obat
tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisional (pabrikan) yang
tidak memiliki nomor pendaftaran sesuai ketentuan peraturan yang
berlaku.
(2) Bahan obat tradisional yang tidak terkena wajib daftar hanya boleh
digunakan dengan memperhatikan keamanan, kemanfaatan, mutu dan
ketentuan lain yang ditetapkan.
(3) Toko Obat Tradisional hanya boleh menyerahkan ramuan berdasarkan
permintaan tertulis dari pengobat tradisional yang telah terdaftar.
(4) Toko Obat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
membuat catatan.

Pasal 26

Toko Obat Tradisional bertanggung jawab terhadap keamanan, mutu, dan
keabsahan obat tradisional yang dikelola.

BAB VI
PENGOBAT TRADISIONAL LUAR INDONESIA

Bagian Pertama

Pengobat Tradisional Asing

Pasal 27
(1) Pengobat tradisional asing yang akan melakukan pekerjaan di Indonesia,
harus diajukan oleh sarana pengobatan tradisional atau sarana pelayanan
kesehatan.

(2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
a. Telah mempekerjakan minimal 2 (dua) orang pengobat tradisional
Indonesia yang telah mempunyai STPT atau SIPT.
b. Memiliki izin sarana.
c. Memiliki prasarana yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Pasal 28

(1) Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus mengajukan
permohonan tertulis kepada Menteri dan tembusan kepada Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi, dengan dilampiri dokumen lengkap tentang tenaga
pengobat tradisional yang akan didatangkan di Indonesia.
(2) Kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Biodata pengobat tradisional sebagaimana contoh Formulir B..
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Identitas) di negaranya.
c. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
d. Fotokopi sertifikat / ijazah pengobat tradisional yang telah dilegalisir.
e. Dokumen tentang pengalaman di bidang pengobatan tradisional.
f. Memiliki Surat Izin Pengobat Tradisional di negaranya.
g. Rekomendasi dari Departemen Kesehatan di negaranya.
h. Dokumen/bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat
(2).
(3) Menteri memberikan persetujuan tertulis kepada pengobat tradisional asing yang memenuhi persyaratan.
(4) Pengobat tradisional asing yang mendapat persetujuan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat bekerja sebagai
konsultan pengobatan tradisional sesuai dengan tempat yang diajukan
sarana pengobatan tradisional atau sarana pelayanan kesehatan.
(5) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan
kepada pengobat tradisional asing untuk bekerja sebagai konsultan selama
1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali sepanjang memenuhi
persyaratan.
(6) Pengobat tradisional sebagaimana dimaksud ayat (4) harus melaporkan
diri pada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas
Kabupaten/Kota serta asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan
tradisional yang setempat.
(7) Pengobat tradisional asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
memberikan :
a. Laporan kegiatan konsultan tiap 3 (tiga) bulan sekali;
b. Laporan kegiatan selama 1 (satu) tahun pada akhir masa tugasnya;
kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dengan tembusan kepada
Menteri c.q Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.

Bagian Kedua

Pengobat Tradisional Warga Negara Indonesia Yang Belajar di Luar Negeri

Pasal 29

(1) Pengobat tradisional Warga Negara Indonesia yang belajar di Luar Negeri
yang akan melakukan pekerjaan/praktik sebagai pengobat tradisional di
Indonesia, harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi setempat untuk mendapatkan persetujuan tertulis.
(2) Kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Biodata pengobat tradisional sebagaimana contoh Formulir B.
b. Fotokopi KTP.
c. Pas foto ukuran 4×6 cm sebanyak 2 ( dua ) lembar.
d. Fotokopi sertifikat / ijazah pengobat tradisional yang telah dilegalisir.
(3) Berdasarkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pengobat tradisional dapat mengajukan STPT atau SIPT sesuai dengan
ketentuan pasal 5 dan pasal 11.

BAB VII
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
PENGOBATAN TRADISIONAL MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 30

(1) Setiap pengobat tradisional harus mengikuti pendidikan, pelatihan atau
kursus untuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan keilmuan.
(2) Pelatihan atau kursus pengobat tradisional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas, Organisasi
Profesi di bidang kesehatan, asosiasi/organisasi profesi di bidang
pengobatan tradisional dan/atau intansi yang berwenang.
(3) Sentra P3T dan/atau instansi/institusi yang berwenang berperan
mengembangkan model/bentuk intervensi, pendidikan dan pelatihan
sebelum diterapkan secara luas di masyarakat.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

(1) Pembinaan dan pengawasan pengobat tradisional diarahkan untuk
meningkatkan mutu, manfaat dan keamanan pengobatan tradisional.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kepala
Puskesmas atau unit pelaksana teknis yang ditugasi.

Pasal 32

(1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) berdasarkan pola
pembinaan sebagai berikut :
a. Pola Toleransi yaitu pembinaan terhadap semua jenis pengobatan
tradisional yang diakui keberadaannya di masyarakat, pembinaan
diarahkan pada limitasi efek samping.
b. Pola Integrasi yaitu pembinaan terhadap pengobatan tradisional yang
secara rasional terbukti aman bermanfaat dan mempunyai kesesuaian
dengan hakekat ilmu kedokteran, dapat merupakan bagian integral dari
pelayanan kesehatan.
c. Pola Tersendiri yaitu pembinaan terhadap pengobatan tradisional yang
secara rasional terbukti aman bermanfaat dan dapat
dipertanggungjawabkan, memiliki kaidah sendiri, dan dapat
berkembang secara tersendiri.
(2) Untuk dapat mengarahkan pengobatan tradisional ke dalam pola
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tahapan pembinaan
sebagai berikut :
a. Tahap Informatif yaitu tahapan untuk menjaring semua jenis
pengobatan tradisional yang keberadaannya diakui oleh masyarakat,
termasuk yang belum secara rasional terbukti bermanfaat.
b. Tahap Formatif yaitu jenis pengobatan tradisional dapat dibuktikan
secara rasional mekanisme pengobatannya, dimana pada tahap ini
dapat dilakukan uji coba dalam jaringan pelayanan kesehatan.
c. Tahap Normatif yaitu jenis pengobatan tradisional telah secara rasional
terbukti bermanfaat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan
dan pengawasan dilaksanakan secara bersama dengan lintas sektor
terkait dan mengikut sertakan organisasi profesi di bidang kesehatan,
asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional dan Lembaga
Swadaya Masyarakat.

Pasal 33

(1) Dalam rangka pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
dapat melakukan tindakan administratif terhadap pengobat tradisional yang
melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam
Keputusan ini.
(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pencabutan STPT atau SIPT ;
d. penghentian sementara kegiatan;
e. larangan melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional.

Pasal 34

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 31 ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempunyai
tugas dan tanggung jawab meliputi :
a. menginventarisasi pengobat tradisional di wilayah kerjanya;
b. membina pengobatan tradisional di wilayah kerja melalui antara lain forum
sarasehan, KIE Kultural, pelatihan, pertemuan.
c. membina dan mengembangkan “self care” (pengobatan mandiri) dengan
cara tradisional.
d. pemantauan pekerjaan pengobat tradisional.
e. pencatatan pelaporan.

BAB IX
S A N K S I

Pasal 35
Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana ditetapkan dalam
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pengobat tradisional dan sarana pengobatan tradisional yang telah menjalankan pekerjaan harus menyesuaikan diri dengan Keputusan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut dari Keputusan Menteri ini dapat ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.

Pasal 38

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka:
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 037/Birhup/1973 tentang Wajib Daftar Shinshe Dan Tabib.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 038/Birhup/1973 tentang Wajib Daftar Akupunkturis. dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 24 Juli 2003
MENTERI KESEHATAN,
ttd
Dr. ACHMAD SUJUDI

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 1076/Menkes/SK/VII/2003
Tanggal : 24 Juli 2003

KLASIFIKASI DAN JENIS PENGOBAT TRADISIONAL ( BATTRA )

A. Battra Ketrampilan adalah seseorang yang melakukan pengobatan
dan/atau perawatan tradisional berdasarkan ketrampilan fisik dengan
menggunakan anggota gerak dan/atau alat bantu lain, antara lain :
1) Battra Pijat Urut adalah seseorang yang melakukan pelayanan
pengobatan dan/atau perawatan dengan cara mengurut/memijat bagian
atau seluruh tubuh. Tujuannya untuk penyegaran relaksasi otot hilangkan
capai, juga untuk mengatasi gangguan kesehatan atau menyembuhkan
suatu keluhan atau penyakit. Pemijatan ini dapat dilakukan dengan
menggunakan jari tangan, telapak tangan, siku, lutut, tumit atau dibantu
alat tertentu antara lain pijat yang dilakukan oleh dukun/tukang pijat, pijat
tunanetra, dsb.
2) Battra Patah Tulang adalah seseorang yang memberikan pelayanan
pengobatan dan/atau perawatan patah tulang dengan cara
tradisional.Disebut Dukun Potong (Madura), Sangkal Putung (Jawa),
Sandro Pauru (Sulawesi Selatan).
3) Battra Sunat adalah seseorang yang memberikan pelayanan sunat
(sirkumsisi) secara tradisional. Battra sunat menggunakan istilah berbeda
seperti Bong Supit (Yogya), Bengkong (Jawa Barat). Asal ketrampilan
umumnya diperoleh secara turun temurun.
4) Battra Dukun Bayi adalah seseorang yang memberikan pertolongan
persalinan ibu sekaligus memberikan perawatan kepada bayi dan ibu
sesudah melahirkan selama 40 hari. Jawa Barat disebut Paraji, dukun
Rembi( Madura ), Balian Manak (Bali), Sandro Pammana (Sulawesi
Selatan), Sandro Bersalin (Sulawesi Tengah), Suhu Batui di Aceh.
5) Battra Pijat Refleksi adalah seseorang yang melakukan pelayanan
pengobatan dengan cara pijat dengan jari tangan atau alat bantu lainnya
pada zona-zona refleksi terutama pada telapak kaki dan/atau tangan.
6) Akupresuris adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan
dengan pemijatan pada titik-titik akupunktur dengan menggunakan ujung
jari dan/atau alat bantu lainnya kecuali jarum.
7) Akupunkturis adalah seseorang yang melakukan pelayanan
pengobatan dengan perangsangan pada titik-titik akupunktur dengan
cara menusukkan jarum dan sarana lain seperti elektro akupunktur.
8) Chiropractor adalah seseorang yang melakukan pengobatan kiropraksi
(Chiropractie) dengan cara teknik khusus untuk gangguan otot dan
persendian.
9) Battra lainnya yang metodenya sejenis.
15
B. Battra Ramuan adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau
perawatan tradisional dengan menggunakan obat / ramuan tradisional yang
berasal dari tanaman ( flora ), fauna, bahan mineral, air, dan bahan alam
lain, antara lain :
1) Battra Ramuan Indonesia ( Jamu ) adalah seseorang yang
memberikan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan dengan
menggunakan ramuan obat dari tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral dll
baik diramu sendiri, maupun obat jadi tradisional Indonesia.
2) Battra Gurah adalah seseorang yang memberikan pelayanan
pengobatan dengan cara memberikan ramuan tetesan hidung, yang
berasal dari larutan kulit pohon sengguguh dengan tujuan mengobati
gangguan saluran pernafasan atas seperti pilek, sinusitis,dll.
3) Shinshe adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan
dan/atau perawatan dengan menggunakan ramuan obat-obatan
tradisional Cina. Falsafah yang mendasari cara pengobatan ini adalah
ajaran ”Tao (Taoisme)” di mana dasar pemikirannya adalah adanya
keseimbangan antara unsur Yin dan unsur Yang.
4) Tabib adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan
dengan ramuan obat tradisional yang berasal dari bahan alamiah yang
biasanya dilakukan oleh orang-orang India atau Pakistan.
5) Homoeopath adalah seseorang yang memiliki cara pengobatan dengan
menggunakan obat/ramuan dengan dosis minimal ( kecil ) tetapi
mempunyai potensi penyembuhan tinggi, dengan menggunakan
pendekatan holistik berdasarkan keseimbangan antara fisik, mental, jiwa
dan emosi penderita.
6) Aromatherapist adalah seseorang yang memberikan perawatan dengan
menggunakan rangsangan aroma yang dihasilkan oleh sari minyak murni
( essential oils ) yang didapat dari sari tumbuh-tumbuhan ( ekstraksi dari
bunga, buah, daun, biji, kulit, batang/ranting akar, getah) untuk
menyeimbangkan fisik, pikiran dan perasaan.
7) Battra lainnya yang metodenya sejenis.
C. Battra Pendekatan Agama adalah seseorang yang melakukan pengobatan
dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan pendekatan agama
Islam, Kristen, Katolik, Hindu atau Budha.
D. Battra Supranatural adalah seseorang yang melakukan pengobatan
dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan tenaga dalam,
meditasi,olah pernapasan, indera keenam ( pewaskita) , kebatinan antara
lain :
1) Tenaga Dalam (Prana) adalah seseorang yang memberikan pelayanan
pengobatan dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam (bio energi,
inner power ) antara lain Satria Nusantara, Merpati Putih, Sinlamba,
Padma Bakti, Kalimasada, Anugrah Agung, Yoga, Sinar Putih, Sinar
Pedrak, Bakti Nusantara, Wahyu Sejati dan sebagainya.
2) Battra Paranormal adalah seseorang yang memberikan pelayanan
pengobatan dengan menggunakan kemampuan indera ke enam
(pewaskita).
3) Reiky Master (Tibet, Jepang) adalah seseorang yang memberikan
pelayanan pengobatan dengan menyalurkan, memberikan energi (tenaga dalam) baik langsung maupun tidak langsung (jarak jauh) kepada
penderita dengan konsep dari Jepang.
4) Qigong (Cina) adalah seseorang yang memberikan pelayanan
pengobatan dengan cara menyalurkan energi tenaga dalam yang
berdasarkan konsep pengobatan tradisional Cina.
5) Battra kebatinan adalah seseorang yang memberikan pelayanan
pengobatan dengan menggunakan kebatinan untuk menyembuhkan
penyakit.
6) Battra lainnya yang metodenya sejenis.

MENTERI KESEHATAN,
ttd
Dr. ACHMAD SUJUDI

 

Formulir A

Perihal : Permohonan Surat Terdaftar Pengobat
Tradisional (STPT)
Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota…………..
di……

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama Lengkap : ……………………………………………………..…
Alamat ( tempat tinggal ) : …………………………………………………….….
Alamat tempat menjalankan : ……………………………………………….
Pengobatan tradisional
Tempat/ tanggal lahir : ………………………………………………………..
Klasifikasi pengobat tradisional : …………………………………………………….
Jenis pengobat tradisional : ………………………………………………………..
Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Terdaftar Pengobat Tradisional ( STPT ).
Sebagai bahan pertimbangan terlampir :
a. Biodata pengobat tradisional.
b. Fotokopi KTP / paspor untuk TKA.
c. Surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan
sebagai pengobat tradisional.
d. Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan
tradisional yang bersangkutan.
e. Fotokopi sertifikat / ijazah pengobatan tradisional ( bila ada ).
f. Surat pengantar puskesmas setempat
g. Pas foto ukuran 4×6 cm sebanyak 2( dua ) lembar.
h. Rekomendasi (Kejaksaan/Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota).

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

…………………, ………………………………
yang memohon,

tanda tangan
( …………………………………. )

Formulir B

BIODATA PENGOBAT TRADISIONAL

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini menyampaikan keterangan keterangan sebagai berikut :
1. Nama : ……………………………………………………..
2. Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan
3. Tanggal lahir : ………………………………………………………
4. Tempat lahir : ………………………………………………………
5. Agama : ………………………………………………………
6. Kewarganegaraan : ………………………………………………………
7. Pekerjaan : ………………………………………………………………………
8. Pendidikan /pelatihan : ………………………………………………………
9. Alamat : …………………………………………………………………………….
10. Tempat / alamat pekerjaan : …………………………………………………..
11. Klasifikasi pengobat tradisional : ……………………………………………..
12. Jenis pengobat tradisional : ……………………………………………………
13. Pengalaman pekerjaan : ……………tahun
14. Dalam melakukan pengobatan, saya :
a. Mengunakan obat radisional/ramuan : …………………… (sebutkan).
b. Menggunakan alat-alat sebagai berikut : …………………… (sebutkan .
c. Menggunakan metode /cara :. …………………… (sebutkan).
15. Saya sudah mendapat surat keterangan/ijin dari :
Nama Instansi /Nomor dan Tanggal ( sebutkan ).
a. Pemerintah Daerah : ……………………………………………………..
b. Tenaga Kerja : ………………………………………………………
c. Imigrasi : ………………………………………………………
d. Pariwisata : ………………………………………………
e. Kejaksaan : ………………………………………………………
f. Lain-lain
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

…………..……, ……………………………….
Tanda tangan
( ………………………………….. )

Keterangan :
1) Nomor 8 dan 14 supaya diuraikan secara terperinci dan sejelas-jelasnya
pada kertas tersendiri.
2) Coret yang tidak perlu.
3) Jika menggunakan ramuan uraikan dengan jelas.
4) Jika menggunakan alat-alat, supaya disebut satu per satu nama alatnya dan dijelaskan cara pemakaiannya (bila perlu pada kertas tersendiri).
5) Tuliskan nomor dan tanggal surat/keterangan lain–lain lampirkan foto copynya).

Formulir C

KOP
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA
SURAT TERDAFTAR PENGOBAT TRADISIONAL (STPT)

Nomor :……
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan  Tradisional, bahwa kepada :
Nama : ……………………………………………….……………….
Jenis kelamin : ……………………………………………….……………….
Tempat/Tgl. Lahir : ……………………………………………….……………….
Agama : ……………………………………………….……………….
Kewarganegaraan : ……………………………………………….……………….
Pekerjaan : ……………………………………………….……………….
Klasifikasi/jenis
Pengobat Tradisional : ……………………………………………….……………….
Alamat : ……………………………………………….……………….
Tempat usaha : ……………………………………………….……………….
Dinyatakan telah terdaftar sebagai pengobat tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ………………… ………………………..

……………………., ………… 200..
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota ………………
Pasfoto
(………………………………….)

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
2. Kepala Puskesmas setempat.
3. Asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang
bersangkutan.

Formulir D

Perihal : Permohonan Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT)
Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota…………..
di……

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama Lengkap : ………………………………………………………..
Alamat : ………………………………………………………..
Tempat/ tanggal lahir : ………………………………………………………..
Klasifikasi pengobat tradisional : ………………………………………………….
Jenis pengobat tradisional : ………………………………………………………..
Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT).
Sebagai bahan pertimbangan terlampir :
a. Biodata pengobat tradisional
b. Fotokopi KTP/paspor untuk TKA
c. Surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional.
d. Peta lokasi usaha dan denah ruangan.
e. Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan
tradisional yang bersangkutan.
f. Fotokopi sertifikat / ijazah pengobatan tradisional.
g. Surat pengantar puskesmas setempat
h. Pas foto ukuran 4×6 cm sebanyak 2(dua) lembar.
Demikian atas perhatian bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

…………………, …………………………………
yang memohon,

tanda tangan

( ………………………………… )

Formulir E

KOP
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA
SURAT IZIN PENGOBAT TRADISIONAL (SIPT)
Nomor :……

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional,
bahwa kepada :
Nama : ……………………………………………………
Jenis kelamin : …………………………………………..
Tempat/Tgl. Lahir : ……………………………………………………
Agama : …………………………………………..
Kewarganegaraan : …………………………………………..
Pekerjaan : …………………………………………..
Klasifikasi/jenis
Pengobat Tradisional : …………………………………………..
Alamat : …………………………………………………….
Tempat praktik : . …………………………………………..
Dinyatakan diberi izin sebagai pengobat tradisional pada Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota ………………… ………………….
SIPT berlaku sampai dengan tanggal …………………………..

……………………., ………… 200..
Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota ………………

(………………………………….)

Pasfoto

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
2. Kepala Puskesmas setempat.
3. Asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang
bersangkutan.

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: